Menkeu Ungkap awas Modus Korupsi Dana BOS oleh Pemda dan Kepsek

0
168

Jakartamedia.co.id – Surat Edaran Menteri Dalam Negri Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus negeri yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada APBD DKI jakarta,,

“Pemprov DKI Jakarta Mengunakan Sistem informasi Pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD) Antara SIAP (BOS) (BOP) Dan Sistem (E-RKAS) dan (SIPKD) Belum Terintegrasi Sehingga untuk input Realisasi Belanja Dana (BOS) pada (SIPKD) dilakukan secara input manual.”

“Teridikasi Ditemukan beberapa Permasalahan Dana BOS BOP Di Sekolah Provinsi DKI,Dinas Pendidikan yang belum memiliki Peraturan Kebijakan Terkait Mekanisme Pengelolaan keuangan pada sekolah dasar (Regrouping), Penatausahaan dan Pelaporan pada siap BOS BOP belum Optimal,Pengendalian Penganggran (BOP) belum memadai,Pengeluaran sekolah Belum akurat,Pengendalian Proses Penganggaran dana BOS belum memadai.”

hal itu, Ditemukan Sudin2 Pendidikan DKI Belum Memberikan laporan Keuangan Sekolah Yang Bermasah Dalam Mengunakan (BOP) (BOS) Diketahui Bantuan Tersebut Mengunakan (APBD DKI) rawan disalahgunakan oleh oknum yang Tidak bertanggungjawab,”

“Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap modus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh oknum pemerintah daerah (pemda) dan kepala sekolah (kepsek). Modus ini masih terjadi meski pemerintah pusat sudah berusaha menciptakan sistem agar penyaluran tepat sasaran.

Bendahara negara mengatakan celah korupsi dana BOS mulanya terjadi karena penyaluran dilakukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah daerah. Setelah masuk, pemerintah daerah kemudian meneruskannya ke sekolah-sekolah yang sudah terdata menjadi penerima bantuan dana BOS.

Data sekolah penerima biasanya diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, menyadari celah korupsi itu, pemerintah kemudian mengubah skema penyaluran anggaran tersebut.

“Saat ini, penyaluran dana BOS dilakukan pemerintah pusat langsung ke sekolah penerima. Skema yang digunakan bahkan sudah sangat rinci, yaitu by name, by address, dan by school account.

“Menurut mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu, dana yang sudah diberikan langsung ke sekolah penerima rupanya masih bisa diakali oknum pemda kepsek. Alhasil, dana BOS pun bisa kembali disunat dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, misalnya untuk perbaikan fasilitas sekolah dan lainnya.

Pemotongan dana BOS, sambungnya, bahkan dilakukan oleh seorang bupati di sebuah daerah.”

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp505,8 triliun pada APBN 2020. Alokasi itu setara 20 persen dari total belanja negara mencapai Rp2.528,8 triliun pada tahun ini.

Dari anggaran pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp54,31 triliun untuk dana BOS. Alokasi tersebut meningkat sekitar 8,96 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp49,84 triliun.”Yus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here