Hari Nugroho Kadis Bina Marga Jakarta Diduga Tilep Dana Proyek 2 Milyar Lebih, KPK Segera Tangkap

0
3

jakartamedia.co.id | Resistensi Pengelolaan APBD Provinsi DKI Jakarta dari tahun Ketahun sangat Riskan untuk di cermati,
Hal ini Terkait dengan Penyalahgunaan
Yang dilakukan oknum – oknum Birokrasi pada Pemda yang diberikan Amanah Menggunakan dana tersebut atas nama Pembangunan .

Alih – alih atas hal tsb , Seluruh atau sebagian Pejabat memanfaatkan untuk kepentingan Pribadi maupun sekelompok Orang mengambil Keuntungan. Maka ,Terjadi kebocoran
Keuangan daerah yang sangat Signifikan.

Aparat Penegak Hukum sudah sepatutnya Peka terhadap hal ini untuk segera mengambil Tindakan Yuridis agar Para Maling Uang Rakyat dijebloskan
Ke Penjara dan membuat Jera oknum Pejabat lain .

Dinas Marga DKI Jakarta
Adalah salah satu satuan
Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Tugas Untuk Melayani Warga Masyarakat dalam penyedian Infrastruktur.

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas yang digawangi oleh Hari Nugroho ini Memiliki Anggaran Sebesar Rp 2.681.697.144 . 790.00. dan Realisasi s/d
Tanggal 30 September 2019 Senilai Rp 338.474
.993.323.00.

Namun telah diduga adanya Penyimpangan atas 29
Paket pada Pekerjaan senilai Rp 2 M lebih , Hasil Penelusuran Media dan LSM Jakarta.

Penyimpangan terjadi pada ; Bidang Jalan dan Jembatan sebanyak 20 Paket Pekerjaan , Suku Dinas Jakarta pusat satu Paket, Jakarta Barat dua paket Bidang kelengkapan Prasarana jalan dan jaringan
Utilitas satu Paket , suku dinas Jakarta Utara dua Paket , Jakarta Selatan satu Paket dan Jakarta Timur dua Paket.Info pun didapat dari seorang Narasumber yang tidak mau disebutkan jati diri nya bahwa.

Penyimpangan dilakukan dengan cara mengurangi Volume yang berakibat ada manipulasi Keuangan pada Proyek tersebut dan pada bidang Jalan dan jembatan terdapat pengurangan Volume pada 20 Paket Senilai Rp 1.935.527.680.
Dengan Rincian seperti yang dikatakan oleh Andi Baharudin dari LSM Komite Anti Korupsi Kepada Wartawan ini.

Pekerjaan Hotmix di jalan gunung Sahari , Hot mix jalan Cikini Raya dan jalan Pegangsaan , Pekerjaan Hotmix di jalan Prof. Satrio,
Jalan Kramat Raya serta Pekerjaan Beton Rapid setting Koridor 1 dan 4 , Pekerjaan Hotmix di jalan Daan Mogot , Jembatan Tomang Raya , di Jalan Salemba Raya , Kemang Raya , jalan akses Hankam,
Jalan Bandengan Utara , jalan Panjaitan sisi Barat , jati baru , jalan Kartini, Jembatan jalan Lingkar Luar Barat,jembatan jalan marunda Makmur, Jembatan kali Mampang jalan warung Buncit dan Hotmix jalan MH .Thamrin serta Juga Pekerjaan Beton Rapid setting Koridor 6 dan 7 .

Andi pun melanjutkan Bahwa Pada Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat terdapat Penyimpangan
Volume atas satu paket Pekerjaan sebesar
Rp 153.983.750.00. dan untuk Sudin BM Jakarta barat Penyimpangan dibarengi Dengan Manipulasi atas dua Paket Pekerjaan adalah Senilai Rp 80.428.980.00.

Pada paket Pekerjaan
Pembangunan atau Peningkatan jalan dan Bangunan pelengkap jalan di kota administrasi Jakarta barat kecamata Grogol Petamburan kelurahan Jelambar dan di pembangunan serta peningkatan di kelurahan Jelambar, Wijaya kusuma
Jelambar baru Tomang .

Sementara itu soal adanya Penyimpangan yang berakibat Manipulasi di Paket Pekerjaan Bidang Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas Ketua LSM Andi Baharudin mengatakan Hanya sebesar 42 juta Lebih sedikit dan Hal ini direalisasikan Kerjaan Pembangunan Trotoar di
Jalan Prof.Dr.Latumenten
Dan Selanjutnya Pada 2 Paket Pekerjaan Sudin BM Jakarta Utara senilai
Rp 36.630.530.00,- serta terjadi pula kekurangan Volume Berasumsi Manipulatif Sudin BM Jakarta Selatan senilai
Rp 17.550.365.00. ujar Tokoh LSM ini .

Salah seorang Pemerhati
Hukum Hasan Basri pun Berkomentar dengan Keras, Perbuataan Kepala Dinas
Bina Marga beserta Jajaranny sudah sangat Keterlaluan dan Hal ini sudah Beraroma Korupsi dan sudah waktunya KPK
Turun Tangan untuk melakukan Penyelidikan dan bila Terbukti Segera lakukan Penangkapan.

Hasan memberikan Analogi dimungkinkan Manipulasi tersebut di seret dalam Perspektif kesalahan Administrasi padahal dalam Kasus ini Jelas sudah Masuk Delik Pidana.

Hanya karena Ketahuan dalam Pemeriksaan Internal Instansi Yang bersangkutan Dalam Hal Ini Inspektorat Uang Hasil Korupsi dan Nilep tersebut dikembalikan degan Mekanisme Setor Ke Kas Daerah.

Namun, Lanjut Pakar Hukum Pidana ini Pernyataan Kadis Bina Marga Tidak serta Merta Lepas dari Tuntutan Hukum . Jelas nya . (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here