DPP LSM MPHP Sumsel : Surat Perintah Penghentian Penyidikan ( SP 3) Polda Sumsel Membuat KUA Keretapati Angkat Bicara

0
4

Jakartamedia.co.id | Jakarta – Polda Sumsel telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) nomor : SP2.Lidik/01/1/2021/Ditreskrimum Tanggal 7 Januari 2021

Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) ini terkait laporan LSM MPHP Sumsel nomor 20 / DPP-MPHP/SD/III/2020 Tanggal 11 Maret 2020 tentang adanya dugaan laporan pemalsuan status dalam pernikahan Askolani Bupati Kabupaten Banyuasin

Sekjen DPP LSM MPHP Sumsel Rekily Devidriansyah menyatakan kekecewaannya terhadap Polda Sumsel yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus dugaan pemalsuan status dalam pernikahan Askolani Bupati Banyuasin

“Anehnya Polda Sumsel selama ini belum pernah memanggil saya sebagai pelapor setelah pemeriksaan saksi-saksi, untuk diminta keterangan sebagai pelapor,ujung- ujung saya menerima surat pemberitahuan dari Polda Sumsel pada Kamis (7/1) yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) nomor : SP2.Lidik/01/1/2021/Ditreskrimum tanggal 7 Januari 2021, jelas Eki ketika dimintai keterangan via WhatsApp Jumat (22/2)

“Kami sebagai pelapor belum pernah dipanggil pihak penyidik polda Sumsel secara resmi untuk dimintai keterangan terkait dugaan pemalsuan data pernikahan Askolani Bupati Banyuasin” jelas Eki selain itu Sudah jelas laporan ini kami sampaikan ke Kapolri dan Kaberskrim di Jakarta dimana saya melapor ternyata yang mengeluarkan SP3 Pihak POLDA SUMSEL ini menurut saya hal yang aneh.

“Sedangkan beberapa instansi seperti Kepala kantor urusan agama kecamatan kertapati telah dipanggil pihak polda untuk dimintai keterangannya,dan sudah memberikan bukti bukti yang kuat kepada pihak penyidik polda Sumsel, seperti surat surat bukti pernikahan Askolani itu telah diserahkan semua,jelas Eki

Keterangan yang kami peroleh dari kepala kantor urusan agama kertapati H.Rasid bahwa sudah dipanggil polda secara resmi melalui surat sekitar bulan agustus untuk dimintai keterangan terkait pernikahan askolani di dilakukan diwilayah kecamatan kertapati.

Memang benar saat itu Askolani menikah diwilayah kertapati dengan status nya jejaka,jelas Rasid

Awak media mencoba menghubungi Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Palembang Drs.H.Harisuni Via WhatsApp (21/2) guna meminta keterangan apakah sudah di panggil pihak polda untuk diminta keterangan nya terkait dugaan pemalsuan data pernikahan Askolani Bupati Banyuasin

Dalam keterangan kepada awak media melalui WhatsApp Drs.H.Harisani sebagai perwakilan kepala kantor Kementrian Agama Kota Palembang menjelaskan bahwa memang benar telah dipanggil pihak kepolisian Polda Sumsel untuk dimintai keterangan terkait dugaan permasalahan pemalsuan data pernikahan Askolani Bupati Banyuasin.

” Sudah pernah” Jawabnya singkat ketika ditanya awak media saat itu melalui WhatsApp. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here