DISINYALIR ANGGARAN LPMP SULSEL BOCOR , ABDUL HALIM HARUS DIPERIKSA KPK

0
127

Jakarta, jakartamedia.co.id – Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Beberapa Institusi Pemerintah di sinyalir mengalami kebocoran di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP),

Sudah saat nya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat untuk melakukan LIDIK Serta meningkatkan pengawasan dan penyidikan sesuai aturan yang berlaku, dimana persoalan ini  sangat penting untuk menyelamatkan uang rakyat sebelum mafia anggaran di bumi Pertiwi tidak merajalela.

LPMP adalah sebuah Lembaga
dibawah naungan Kemendikbud yg memiliki Tugas pokok Sebagai  Penjamin Mutu dan Pengembangan Model dan Kemitra an Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan menengah di Propinsi Berdasarkan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ,

LPMP Propinsi Sulaewesi Selatan mendapat sorotan penggunaan anggaran bantuan tahun 2019 dimana Kepala LPMP Sulawesi Selatan belum Pertanggung Jawaban atas Anggaran sebesar Rp 9.930.000.000.

Andi Baharudin, Direktur
Eksekutif Komite Anti Korupsi Indonesia yang melakukan Investigasi soal ini menjelaskan kepada jakartamedia.id  “Abdul Halim selaku kepala LPMP harus
bertanggung jawab atas Manipulasi yang di lakukannya jika tidak di laksanakan ia harus siap masuk Bui “,Tandas Andi Dengan Keras.

Dalam Release nya Tokoh LSM ini mengatakan ; Bantuan Pemerintah untk Sekolah Model dan Rujukan adalah
Rp 10.850.000.000.- dan habis semua Tersalurkan dan hal lain adalah telah di Tetapkan sebesar 480 Sekolah Model & Masing masing Memperoleh 20 Juta dgn Total Rp 9.600 .000.- serta untuk sekolah Rujukan melalui SK No.1939/D7.2/PP/2019 sebanyak 25 Sekolah yang seluruhnya Rp 1.250.000
.000. Persekolah Terima sebesar Rp 50 Juta.

Namun Pada Faktanya ,
Dari keseluruhan sekolah tersebut Hanya sekitar 46 Sekolah Model yg bisa mempertanggung jawab kan sebesar Rp 926 juta dan yang belum dapat mempertanggung jawab kan 434 Sekolah sejumlah Rp 8.680.000.000.-serta sekolah Rujukan yg belum sama sekali selesaikan Pertanggung jawabannya & secara Total Lembaga.

Penjamin Mutu Tidak bisa bertanggung jawab sbesar Rp 9.300.000.000, Saat di Konfirmasi kepada yang bersangkutan Abdul Halim mengatakan “semua sudah diselesaikan dan dipertanggung jawabkan”  namun bisa menunjukkan Bukti Bukti Penyelesaikan seperti bukti kwitansi maupun bukti Setor Bank berupa Struck Pengiriman Ke kas Negara.

Malah meminta media menanyakan langsung ke Badan Pemeriksa Keuangan RI, hal tersebut menimbulkan kecurigaan masyarakat, LSM dan awak media ada apa dengan BPK.

Dugaan ada permainan Kong kalikong dan main mata antara Abdul Halim Muharam dengan BPK , semakin Kentara, sampai berita ini publikasikan, pihak LPMP belum bisa memberikan bukti setor Kas Bank yang dimasud.

Jejak Abdul Halim Muharram yang diterima jakartamedia.id

1. Tahun 2012 ia menjabat PPK Pengadaan Multy Media sebesar Rp 10 M Sinyalemen berkembang sekitar 1,068 Milyar di Manipulasi dan sampai ke Ranah Hukum

2. Proyek Renovasi Gedung LPMP dengan alokasi Anggaran Rp 28 Milyar pun Menjadi Masalah di Tangan Pejabat satu ini , oleh karenanya LSM Komite Anti Korupsi Indonesia mendesak KPK untuk segera Turun Tangan dan Bila Perlu Tangkap Pejabat Korup ini , Ujar Andi Tokoh LSM yang terkenal Tegas . (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here