AUDIT KEUANGAN DI JAJARAN PIMPINAN DIREKSI PT. JAK PRO (BUMD) DKI MERUGIKAN MASYARAKAT

0
3

jakartamedia.co.id – Pengacara Bulan bintang lembaga advokasi hukum umat (LBH) DKI jakarta.
Dengan adanya Pengaduan dan KUASA dari Ketua RW08 / RT10 dan Warga Kelurahan Papango Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara KP. Kebon bayam mereka tidak pernah diikut sertakan pegantian transparan ganti untung yang Berdampak Pembangun jakarta internasional stadium (JIS) PT. JAK PRO sebagai Badan usaha milik daerah (BUMD) DKI jakarta’Dalam Mendata jumlah Bangunan Warganya
Dalam hal ini warga belum di selesaikan pergantian bangunan rumahnya dan mengharap kebun,serta bangunan ternaknya.

Dalam Pembangunan jakarta internasional stadium PT.jak Pro Di proyeksi anggaran Rp, 4.4 trilyun. tapi Kenapa Pengosongan harga bangunan Rumah warga yang tidak sesuai keadilan sosial Sesuai pancasila.

prosedur serta REGULASI yang tidak di jalankan oleh jajaran Oknum PT. JAK PRO sebagai Perusahan milik daerah (BUMD). dalam peran serta Ketua RW dan RT dalam mendata warganya akhirnya terjadi kekusutan administrasi Warga yang blom di ganti untung Bangunannya selama tingal Bertahun -tahun di wilayahnya.

Sebab terjadi Pengosongan dan Pengusuran tanpa solusi akan Menjadi dampak sosial,mencabut Mata Pencarian ekonomi mereka Menjadi Permasalahan Kedepannya DKI menjadi Gelandangan, dimana nanti buat Kebutuhan Ekonomi serta pendidikan anak- anak warga yang Berdampak Pengosongan Rumah serta menjadi kriminal karena menjadi Penganguran karena pengantian yang tidak sesuai Kesepakatan harga bangunan rumah hak – hak ekonomi warga.

Berdasarkan Pasal 1
Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

(2).
UU 23 tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah (BUMD)
Badan usaha milik daerah (BUMD) didirikan dengan tujuan untuk mengikutkan peran serta masyrakat sekitarnya memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

( 3).
Peraturan Gubernur Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).RW / RT serta warga tidak menghalangi, mengangu pembangunan Jakarta internasional stadium JIS malah warga mendukung, membantu akan terlaksana pembangunan serta merasa bangga mempunyai sarana olah raga standar internasional.

Warga juga berterimakasih Kepada Gubernur DKI jakarta karena merealisasikan janji Politik saat Kampanye untuk membangun Sarana olah raga standar internasional, yang saat ini Pemprov DKI Jakarta sebagai ibu tempat kota tidak mempunyai Sarana olah raga,” ucap,”Moh Sopian Jack.”Yus,,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here