Anggaran Diklat Pemberdayaan BPSDM Kemenhub Bocor, KPK Segera Periksa Sugihardjo

0
1

jakartamedia.co.id | Meskipun sudah banyak oknum Pejabat Publik di Negara ini masuk Bui dan di Penjarakan karena Korupsi, Tidaklah bisa membuat jera para Birokrat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana dimaksud.

Hasil Penelusuran beberapa LSM dan Media sudah mencium gelagat beberapa maling berdasi akan tetap melaksanakan niatnya membobol uang Negara yang Notabene adalah juga uang rakyat.

Kini terdeteksi di BPSDM Kementerian perhubungan, bahwa ada dugaan kebocoran anggaran yang sangat Signifikan pada kegiatan pendidikan dan latihan , Hal ini di amini oleh salah satu tokoh LSM Komite Anti Korupsi Indonesia, Andi Baharudin .SH. dalam Konferensi Persnya di Jakarta .

Lebih lanjut Tokoh LSM ini Mengatakan,dugaan ini Berawal dari Alokasi Anggaran Rp. 472. 776.169 .662.00. untuk diklat pemberdayaan masyarakat,

Namun pada realnya telah terjadi masalah di beberapa satuan kerja seperti polikteknik peneerbangan medan,Balai Pendidikan BP2IP Tanggerang ,STPI Curug, BP3 Curug , BP2TL Jakarta , PTDI – STTD dan PKTJ Tegal dan Politeknik Transportasi Darat Bali , selanjutnya, Kata Andi.

Ada juga soal tambahan materi kewirausahaan pada Diklat Pemberdayaan masyarakat yang ternyata tidak ada pelaksanaannya hingga terjadi kelebihan bayar atas honorarium praktisi materi Wirausaha Sebesar Rp.730.126.000,- dengan Perincian : Pada Poltekbang
Medan Rp.553.176.000,- dan PKTJ Tegal Rp.176.950.000,- , atas Pertanggung jawaban belanja barang Diklat pada Poltek bang Medan , BP2IP Tanggerang dan STPI Curug menunjukan jumlah Tim panitia yang melebihi ketentuan.

Sebab,didalam pelaksanaan diklat jumlah panitia hanya sembilan sampai dengan 12 orang serta dalam satu angkatan peserta adalah 20 Orang dan menurut Ketentuan
PMK Nomer 32/PMK.02/2018 tentang biaya masukan TA 2019 dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 orang.

Jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling banyak adalah 4 orang dengan demikian maka jumlah Tim Kepanitiaan untuk masing – masing angkatan Diklat dengan jumlah peserta maximal 20 Orang paling banyak adalah 4 orang Panitia dan atas hal ini diduga telah terjadi kelebihan bayar Rp.1.483.875.000.

Lebih Lanjut dikatakan telah terjadi pembayaran honorarium tenaga pengajar dan penceramah tidak sesuai dengan jumlah jam mengajar pada satuan kerja PTDI – STTD diduga terjadi kelebihan bayar Rp.115.230.000.00. juga pada giat diklat disetiap wilayah yang dilaksanakan Masing – masing dalam waktu tiga hari atau Tiga puluh jam pelajaran.

Tetapi, pada faktanya terdapat tenaga para pengajar yang mendapatkan honor lebih dari 30 jam pengajar per orang, lantas telah terjadi pembayaran honor pada
tenaga pengajar satker BP3 Curug tidak sesuai dengan Jumlah jam mengajar yang berakibat Lebih Bayar Rp. 411.840.000.00.

Ini disebabkan jumlah jam yang dibayarkan untuk satu angkatan jauh melebihi jumlah dari waktu jam pelajaran dan diketahui rata – rata pengajar untuk satu Angkatan Berjumlah satu orang, namun yang Menerima Honor mengajar terdapat 3-5 Orang .

Resistensi pengelolaan anggaran pada BPSDM Kemenhub dibawah Komando Sugirhadjo ini sangat Rentan terjadinya
Kebocoran Uang Negara .

Ditambah lagi terdapat pada pembayaran Honor pemeriksa , pembuat Naskah dan Pengawas ujian Pada BP3 Curug tidak Terdapat Standart Biaya Masukan /SBM dan berakibat pada lebih bayar sebesar Rp.72.101.250.00. dan pada Poltrada
Bali tidak terdapat pada SBM Rp.685.183.500.00.

Informasi lain didapat bahwa telah terjadi duplikasi pembayaran tenaga pengajar serta penceramah pada STDI-STTD hal ini terjadi karena adanya tumpang tindih jam Pelajaran sebesar Rp.49.000.000.

Dan hal lainnya lagi adalah soal kelebihan pembayaran honor Pendamping Praktik pada PTDI- STTD dimana pemeriksaan Dokumen pertanggung jawaban anggaran telah diketahui terdapat lealisas honor pendam
ping Praktek dengan Besaran Rp.Rp 100 .000. Sampai dengan Rp.200.000. Perorang.

Faktanya nama – nama personel P
Pendamping praktik tidak terdapat dalam susunan Panitia Kegiatan serta tidak ada surat penugasan dari pelaksana Diklat. Sehingga tidak ada dasar Hukum atas Realisasi Honor Pendamping Praktik Sebesar Rp. 47.865.000.

Sudah waktunya para aparat penegak Hukum khususnya KPK Untuk Segera Menindak lanjuti Atas dugaan Penyimpangan di BPSDM pada Kementerian perhubungan ini.

Disinyalir uang Negara dari APBN yang digelontorkan untuk giat Diklat pemberdayaan tersebut beraroma Bocor dan sifat Manipulatifnyapun telah
Kentara dan sulit para oknum – oknum Birokrat itu dapat bertanggung jawab.

KPK segera turun tangan, jika tidak kemungkinan akan terjadi kebocoran yang lebih besar di lembaga tersebut . (Ey)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here